Bekasi Kota, Media Info Pesisir – Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan yang berlaku, Kapolsek Bekasi Barat AKP Wahyudi, SH., MH., memimpin langsung Apel Gabungan Penertiban Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah hukum Bekasi Barat, Senin (12/5-2025). Apel gabungan ini berlangsung di Halaman Kantor Kelurahan Jakasampurna, Jl. KH. Noer Ali Kalimalang, dan dihadiri oleh sekitar 160 personel dari berbagai unsur.
Apel tersebut merupakan wujud nyata sinergitas Tiga Pilar – Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah – dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari potensi gangguan kamtibmas akibat pemasangan atribut ilegal oleh Ormas dan LSM yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan ini melibatkan unsur Polsek Bekasi Barat, anggota Koramil 01/Kranji, ASN Kecamatan Bekasi Barat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Linmas, dan Pokdar Kamtibmas Bhayangkara sektor Bekasi Barat.
Dalam arahannya, AKP Wahyudi menegaskan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dan aparatur dalam menjaga ketentraman wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan atribut-atribut Ormas dan LSM di ruang publik harus sesuai dengan peraturan daerah dan tidak boleh mengandung unsur provokatif atau menimbulkan keresahan masyarakat.
Setelah pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian dua tim untuk pelaksanaan penertiban. Tim pertama dipimpin langsung oleh Kapolsek Bekasi Barat yang bergerak menyisir wilayah Kelurahan Jakasampurna dan Kelurahan Bintara. Sementara tim kedua dipimpin oleh Waka Polsek Bekasi Barat dengan sasaran wilayah Kelurahan Kranji dan Kelurahan Bintara Jaya.
Selama pelaksanaan giat penertiban, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Aparat gabungan berhasil menurunkan sejumlah atribut yang tidak memiliki izin atau terpasang di lokasi yang tidak sesuai ketentuan.
Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga netralitas ruang publik serta menciptakan iklim sosial yang kondusif menjelang potensi situasi politik atau sosial yang dapat memicu ketegangan antar kelompok masyarakat.
(IP)
