Jakarta, Media Info Pesisir – Kota dan pelabuhan tak boleh lagi tumbuh di jalur terpisah. Sebaliknya, keduanya harus menyatu dalam harmoni sosial, budaya, dan tata ruang demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Semangat inilah yang mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Penataan Kota Pelabuhan Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar di Museum Maritim Indonesia, Jakarta Utara, Rabu (28/5).
Acara ini diselenggarakan oleh Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan (KOMPASKOPEL) bersama Lembaga Sukses Jakarta (LSJ), bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, dan berlangsung di tengah kemeriahan Art Market Exhibition 2025, pameran lukisan tematik bertema “Kebangkitan Maritim Nusantara” yang digelar selama dua pekan.
Isu Kritis: Lalu Lintas, Kemacetan, hingga Zonasi Truk Kontainer
Seminar dibuka oleh Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si., Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, mewakili Gubernur. Dalam pidatonya, ia menegaskan urgensi penataan kawasan pelabuhan, terutama pembangunan terminal terpadu terintegrasi digital. Sistem ini akan menghubungkan KSOP, Pelindo, pemerintah, pengusaha, hingga pengemudi truk dalam satu ekosistem informasi, sekaligus berfungsi sebagai buffer zone yang efektif mencegah kemacetan dan kecelakaan fatal.
“Masyarakat Jakarta Utara sudah terlalu sering menjadi korban dari tumpang tindih kepentingan. Saatnya kita hadirkan solusi nyata,” tegas Dr. Ali.
Data dan Rencana Besar Tanjung Priok
KSOP Tanjung Priok, melalui Wim Pondang Parulian Hutajulu, memaparkan strategi jangka panjang sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2024, tentang Rencana Induk Pelabuhan Terintegrasi Tanjung Priok–Marunda.
Data proyeksi menunjukkan lonjakan:
Peti kemas tumbuh 2,8% per tahun (dari 7,8 juta TEUs pada 2023 menjadi 12,5 juta TEUs pada 2042), Non-peti kemas naik 4,1% per tahun (dari 16,7 juta ton menjadi 47,9 juta ton di periode sama).
Rencana jangka pendek 2023–2027 meliputi relokasi terminal penumpang ke Pelabuhan Sunda Kelapa, penataan kawasan Kalijapat dan Kalibaru, hingga pembangunan akses dan terminal baru seperti CT2 dan PT1.
Pelindo Ungkap Ambisi Besar Ekspansi Pelabuhan
Dari sisi operator, Pelindo Regional 2 yang diwakili Chandra menjelaskan bahwa Tanjung Priok kini menangani lebih dari 60% arus barang ekspor-impor nasional. Pelindo tengah membangun CT2 dan CT3 di Kalibaru dengan tambahan kapasitas masing-masing 1,5 juta TEUs, rampung pada 2027. Kawasan timur seperti KBN Marunda dan Cakung juga tengah dikaji sebagai opsi buffer area eksternal.
Pelindo juga tengah mengembangkan Terminal Booking System (TBS) dan pusat manajemen lalu lintas terintegrasi sebagai bentuk digitalisasi pelabuhan masa depan.
Ilmuwan BRIN Soroti Pentingnya Sains di Garis Depan
Dr. Umi Mu’awanah, peneliti senior BRIN, mengingatkan bahwa solusi kerap datang terlambat karena sains sering dikesampingkan. Ia mendorong agar IoT dan kecerdasan buatan (AI) diterapkan sejak perencanaan, terutama pada buffer zone dan sistem logistik pelabuhan.
“Sains seharusnya di depan, bukan di belakang. Kebijakan berbasis data akan memberi arah yang tepat,” ujarnya.
DPR RI: Ajak Pemerintah Prioritaskan Warga Sekitar Pelabuhan
Mewakili DPR RI dan tokoh masyarakat, Ibu Nurwayah, S.Pd. (Komisi XII) menekankan bahwa masyarakat sekitar pelabuhan harus mendapat perlindungan hak dan manfaat dari pembangunan.
Ia menyoroti masalah parkir liar dan pool truk kontainer di pemukiman warga, serta mendesak ketegasan zonasi. Ia juga mengingatkan pentingnya AMDAL dan isu polusi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pembangunan pelabuhan modern.
Partisipasi Publik dan Harapan Bersama
Diskusi yang berlangsung secara hybrid (luring dan daring) menghadirkan antusiasme dari peserta. Banyak yang menyoroti masih jauhnya pelabuhan dari kehidupan masyarakat. Harapan besar dititipkan: pelabuhan dan kota bisa tumbuh seiring, bukan saling mengorbankan.
“Pelabuhan adalah denyut ekonomi, masyarakat adalah jantung sosial. Keduanya harus berdetak bersama,” ujar salah satu peserta diskusi.
Seminar ini menjadi titik awal kolaborasi nyata lintas sektor dalam menjawab tantangan tata kota pelabuhan yang makin kompleks. Harapannya, rekomendasi dari forum ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah, operator pelabuhan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
(IP)
